Loading
X
Selamat Datang di Portal Resmi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Penataan Ruang Bojonegoro © 2014
BIDANG TATA RUANG DAN JASA KONSTRUKSI

 

 

Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi.

1) Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di lingkup bidang tata ruang dan jasa konstruksi.

2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi, mempunyai tugas:

  1. Perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai arah pemanfaatan pengendalian;

  2. Penyediaan informasi tata ruang sesuai dengan ketentuan yang ada menjadi data pemanfaatan kawasan;

  3. Pengoordinasian pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang sesuai ketentuan yang ada sebagai bahan evaluasi pemanfaatan kawasan;

  4. Perumusan kebijakan penetapan criteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah sesuai peraturan dalam rangka penyelenggaran penataan ruang;

  5. Perencanaan operasional detail tata ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan Rencana tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sesuai ketentuan yang ada sebagai acuan tata ruang

  6. Perumusan kebijakan penetapan kawasan tata ruang strategis perdesaan, perkotaan dan kabupaten sesuai ketentuan yang ada sebagai arah dalam penetapan kawasan

  7. Pelaksanaan fasilitasi pelatihan tenaga terampil konstruksi sesuai ketentuan yang ada untuk peningkatan pengetahuan teknis;

  8. Perumusan kebijakan kerjasama dengan Balai Latihan Konstruksi dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga konstruksi sesuai peraturan yang ada untuk pelaksanaan program;

  9. Pengkoordinasian penerapan sistem data dan informasi penyelenggaraaan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah Kabupaten untuk memperoleh data akurat;

  10. Pelaksanaan pemberian izin usaha jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan yang ada untuk dapat diterbitkan surat izin;

  11. Pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi sesuai ketentuan untuk meningkatan pengetahuan teknis; dan

  12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Penataan Ruang mempunyai tugas;

  1. Melaksanakan penyusunan konsep kebijakan perencaaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai arah pemanfaatan pengendalian;

  2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan kawasan tata ruang stategis perdesaan, perkotaan dan kabupaten sesuai ketentuan yang ada sebagai arah dalam penetapan kawasan;

  3. Melaksanakan penyusunan ketentuan peraturan zonasi sistem kabupaten sesuai peraturan yang ada dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;

  4. Melaksanakan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Perdesaan dan Khusus;

  5. Melaksanakan penyusunan Rencana Tehnik Ruang Kawasan;

  6. Melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten;

  7. Melaksanakan evaluasi pemanfatan ruang tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan yang ada untuk perbaikan pemanfaatan; dan

  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang tata Ruang dan Jasa Konstruksi terkait dengan tugas dan fungsinya.

4) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, Mempunyai tugas

  1. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan data pada seksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

  2. Menyiapkan bahan pelayanan penyelenggaran kegiatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;

  3. Melaksanakan kegiatan di bidang pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;

  4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;

  5. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/pihak terkait kegiatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang; dan

  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi terkait dengan tugas dan fungsinya.

5) Seksi Bina Teknik dan Jasa Konstruksi, mempunyai tugas;

  1. Menyiapkan bahan pedoman operasional penyelenggaran jalan dan jembatan Kabupaten /desa sesuai peraturan sebagai acuan dalam penyelenggaraan;

  2. Melaksanakan perencaaan penetapan status jalan dan jembatan kabupaten sesuai ketentuan yang ada untuk pemanfaatan dan pemeliharaan;

  3. Menyiapkan konsep rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan , ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan yang ada sebagai bahan pertimbangan;

  4. Melaksanakan tugas verivikasi teknik dan membuat rekomendasi teknik berdasarkan observasi lapangan;

  5. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap detail perencaaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembanguanan serta peningkatan jalan dan jembatan;

  6. Menyiapkan program pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanakan pemeliharaan

  7. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi terapan dibidang jalan dan jembatan untuk jalan kabupaten sesuai ketentuan yang ada untuk peningkatan kualitas jalan

  8. Merencanakan kegiatan pelatihan teknis tenaga konstruksi sesuai ketentuan yang ada untuk peningkatan pengetahuan teknis;

  9. Merencanakan fasilitasi pelatihan dan uji kompetensi tenaga konstruksi sesuai ketentuan yang ada untuk peningkatan pengetahuan teknis stakeholder

  10. Menyiapkan konsep perumusan kebijakan kerjasama dengan balai latihan konstruksi sesuai ketentuan yang ada untuk ditetapkan;

  11. Menyiapkan aplikasi sistem data dan informasi jasa konstruksi cakupan Daerah sesuai ketentuan secara cermat

  12. Merencanakan pengumpulan data jasa konstruksi sesuai bidang tugas sebagai bahan penyelenggaraan;

  13. Melaksanakan verivikasi berkas pemberian izin usaha jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan yang ada untuk diterbitkan surat izin;

  14. Menyiapkan pedoman pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaaatan jasa konstruksi sesuai ketentuan untuk meningkatkan pengetahuan teknis; dan

  15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi terkait dengan tugas dan fungsinya;